JAKARTA - Memasuki awal 2026, perhatian pelaku pasar kembali tertuju pada langkah strategis emiten konstruksi pelat merah. Salah satunya datang dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk. yang bersiap menggelar rapat umum pemegang obligasi dalam waktu dekat.
Langkah ini dinilai penting karena berkaitan langsung dengan pengelolaan kewajiban keuangan perseroan. Di tengah kondisi kinerja yang mengalami tekanan, keputusan dalam forum tersebut menjadi sorotan investor dan pemegang surat utang.
Emiten berkode saham ADHI ini secara resmi mengumumkan rencana penyelenggaraan rapat umum pemegang obligasi atau RUPO. Informasi tersebut disampaikan melalui keterbukaan informasi di laman resmi Bursa Efek Indonesia.
RUPO Adhi Karya dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 12 Februari 2026. Agenda rapat ini mencakup dua instrumen surat utang yang saat ini masih beredar di pasar.
Instrumen pertama yang akan dibahas adalah Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022. Instrumen kedua adalah Obligasi Berkelanjutan IV Adhi Karya Tahap I Tahun 2024.
Forum ini digelar sebagai bagian dari mekanisme perseroan untuk berkomunikasi dengan para pemegang obligasi. Melalui RUPO, manajemen berupaya mendapatkan persetujuan atas agenda yang telah disusun sebelumnya.
Agenda RUPO dan Permohonan Pengesampingan Rasio Keuangan
Agenda utama RUPO Adhi Karya adalah persetujuan pengesampingan pemenuhan kewajiban perseroan dalam menjaga rasio keuangan tertentu. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022.
Dokumen tersebut dituangkan dalam Akta No. 53 tanggal 22 April 2022 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Perjanjian itu juga telah mengalami sejumlah perubahan yang kini menjadi dasar permohonan perseroan.
Manajemen Adhi Karya menjelaskan bahwa pengesampingan rasio keuangan tersebut dimintakan untuk periode laporan keuangan konsolidasian tahunan per 31 Desember 2025. Selain itu, permohonan juga mencakup laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2026.
Permohonan ini diajukan langsung oleh Adhi Karya selaku emiten penerbit obligasi. Perseroan menilai langkah ini perlu dilakukan agar tetap dapat menjaga fleksibilitas keuangan di tengah kondisi bisnis yang menantang.
Dalam keterbukaan informasi, manajemen menegaskan bahwa seluruh proses RUPO akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini termasuk mekanisme pemanggilan, pelaksanaan, serta pengambilan keputusan oleh para pemegang obligasi.
Pemegang obligasi yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPO adalah mereka yang namanya tercatat dalam daftar pemegang rekening. Daftar tersebut diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan tanggal pencatatan yang ditentukan.
Keputusan yang dihasilkan dalam RUPO ini akan menjadi dasar bagi perseroan dalam menjalankan kewajiban finansialnya ke depan. Oleh karena itu, partisipasi para pemegang obligasi dinilai sangat penting bagi keberlangsungan pengelolaan keuangan perusahaan.
Prosedur Kehadiran dan Hak Suara Pemegang Obligasi
RUPO Adhi Karya akan digelar berdasarkan permintaan resmi dari perseroan sebagai pihak penerbit obligasi. Seluruh pemegang surat utang yang memenuhi persyaratan administratif dapat mengikuti rapat tersebut secara sah.
Hak suara dalam RUPO hanya diberikan kepada pemegang obligasi yang namanya tercatat di KSEI. Data tersebut menjadi acuan resmi dalam menentukan pihak yang berhak hadir dan mengambil keputusan dalam rapat.
Manajemen menegaskan bahwa seluruh mekanisme pelaksanaan RUPO mengikuti peraturan pasar modal yang berlaku. Hal ini mencakup tata cara pemungutan suara hingga pengesahan hasil rapat oleh wali amanat.
Melalui forum ini, para pemegang obligasi dapat menyampaikan pandangan serta pertimbangannya terkait agenda yang diajukan. Proses ini diharapkan menciptakan transparansi sekaligus menjaga kepercayaan investor terhadap perseroan.
RUPO juga menjadi wadah bagi perseroan untuk menjelaskan kondisi terkini kinerja keuangan serta langkah-langkah strategis yang sedang ditempuh. Dengan demikian, pemegang obligasi dapat memahami latar belakang permohonan pengesampingan rasio keuangan tersebut.
Manajemen berharap agenda yang diajukan dapat memperoleh persetujuan dari para pemegang obligasi. Persetujuan tersebut dinilai krusial dalam mendukung kelangsungan operasional dan stabilitas keuangan perusahaan.
Selain itu, RUPO juga menjadi sarana untuk memperkuat komunikasi antara perseroan dan investor di pasar obligasi. Hubungan yang baik dengan para pemegang surat utang diharapkan mampu menjaga reputasi perusahaan di tengah dinamika industri konstruksi.
Kinerja Keuangan Adhi Karya Hingga September 2025
Dari sisi kinerja keuangan, Adhi Karya mencatatkan penurunan performa hingga sembilan bulan pertama 2025. Kondisi ini tercermin dari laba bersih yang mengalami penurunan signifikan dibandingkan periode sebelumnya.
Hingga akhir September 2025, ADHI membukukan laba bersih sebesar Rp4,4 miliar. Angka tersebut turun hingga 93,62% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp69,32 miliar.
Penurunan laba bersih ini sejalan dengan melemahnya pendapatan usaha perseroan. Sampai akhir kuartal III 2025, pendapatan usaha ADHI tercatat sebesar Rp5,65 triliun.
Angka tersebut turun 38,28% secara tahunan dari Rp9,16 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan tekanan yang dihadapi sektor konstruksi dalam beberapa waktu terakhir.
Pendapatan usaha ADHI berasal dari beberapa lini bisnis utama. Kontributor terbesar adalah segmen teknik dan konstruksi yang mencatatkan pendapatan sebesar Rp4,63 triliun.
Selain itu, pendapatan dari properti dan pelayanan tercatat sebesar Rp256,65 miliar. Sementara itu, segmen manufaktur menyumbang pendapatan sebesar Rp552,5 miliar.
Segmen investasi dan konsesi juga memberikan kontribusi pendapatan sebesar Rp211,8 miliar. Diversifikasi sumber pendapatan ini tetap menjadi andalan perseroan dalam menjaga kinerja usaha.
Berdasarkan pelanggan, terdapat dua pihak dengan kontribusi pendapatan usaha melebihi 10%. Keduanya adalah PT Jasamarga Jogja Solo sebesar Rp857,7 miliar dan PT Jasamarga Jogja Bawen sebesar Rp756,25 miliar.
Konsentrasi pendapatan pada proyek-proyek tertentu menunjukkan pentingnya keberlanjutan kontrak infrastruktur besar bagi perseroan. Hal ini juga mencerminkan peran ADHI dalam mendukung pembangunan nasional.
Struktur Biaya, Aset, dan Posisi Neraca Terbaru
Di sisi biaya, beban pokok pendapatan ADHI tercatat turun secara signifikan hingga 41,91%. Beban tersebut menjadi Rp4,82 triliun dari sebelumnya Rp8,29 triliun secara tahunan.
Penurunan beban pokok pendapatan ini membantu menahan penurunan laba kotor perseroan. Namun, dampaknya belum cukup untuk mengimbangi penurunan pendapatan yang cukup tajam.
Hingga akhir kuartal III 2025, ADHI mencatatkan laba bruto sebesar Rp833,6 miliar. Angka ini turun 3,47% secara tahunan dari Rp863,5 miliar pada periode yang sama sebelumnya.
Meski penurunannya relatif lebih kecil dibandingkan laba bersih, kondisi ini tetap menunjukkan adanya tekanan pada margin usaha perseroan. Hal ini menjadi perhatian utama dalam menjaga keberlanjutan operasional perusahaan.
Dari sisi neraca, jumlah aset ADHI tercatat sebesar Rp33,62 triliun per akhir September 2025. Angka ini menurun dibandingkan posisi akhir 2024 yang sebesar Rp35,04 triliun.
Penurunan aset ini sejalan dengan strategi perseroan dalam melakukan penyesuaian struktur keuangan. Optimalisasi aset menjadi salah satu fokus manajemen dalam menjaga kesehatan neraca.
Liabilitas ADHI juga mengalami penurunan menjadi Rp23,92 triliun per September 2025. Sebelumnya, liabilitas perseroan tercatat sebesar Rp25,3 triliun per 31 Desember 2024.
Penurunan liabilitas ini mencerminkan upaya perseroan dalam menekan beban kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Langkah ini dinilai penting untuk memperbaiki rasio keuangan secara keseluruhan.
Sementara itu, jumlah ekuitas ADHI tercatat naik menjadi Rp9,7 triliun per 30 September 2025. Angka tersebut meningkat dari Rp9,67 triliun per 31 Desember 2024.
Kenaikan ekuitas ini menunjukkan adanya perbaikan struktur permodalan meskipun kinerja laba masih berada di bawah tekanan. Kondisi tersebut menjadi modal penting bagi perseroan dalam menjaga stabilitas jangka panjang.
Makna Strategis RUPO di Tengah Dinamika Bisnis
Pelaksanaan RUPO di tengah tekanan kinerja keuangan menunjukkan langkah proaktif manajemen dalam mengelola kewajiban perseroan. Forum ini menjadi instrumen penting untuk menjaga hubungan dengan pemegang obligasi.
Persetujuan atas pengesampingan rasio keuangan diharapkan memberi ruang gerak lebih luas bagi perseroan dalam mengatur arus kas dan pembiayaan. Langkah ini juga dinilai dapat membantu menjaga keberlanjutan proyek-proyek strategis yang sedang berjalan.
RUPO menjadi momentum bagi manajemen untuk menjelaskan kondisi terkini bisnis kepada investor. Transparansi ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan pasar terhadap langkah-langkah yang diambil perseroan.
Di sisi lain, partisipasi aktif pemegang obligasi dalam RUPO mencerminkan pentingnya peran investor dalam menjaga stabilitas keuangan emiten. Keputusan yang diambil bersama diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi kedua belah pihak.
Dengan adanya forum ini, perseroan juga dapat menyelaraskan ekspektasi antara manajemen dan pemegang surat utang. Hal ini menjadi krusial di tengah dinamika sektor konstruksi yang masih menghadapi berbagai tantangan.
RUPO yang dijadwalkan pada 12 Februari 2026 menjadi salah satu agenda penting bagi ADHI di awal tahun. Keputusan yang dihasilkan akan menjadi fondasi bagi langkah keuangan perseroan ke depan.
Keberhasilan RUPO diharapkan dapat mendukung stabilitas operasional perusahaan sekaligus menjaga kepatuhan terhadap ketentuan pasar modal. Dengan demikian, perseroan dapat terus menjalankan proyek-proyek strategis nasional secara berkelanjutan.